Balinetizen.com, Badung –
Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 6 November 2025.
Raker Komisi I DPRD Badung membahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung Gusti Lanang Umbara memimpin raker didampingi para anggota Komisi I DPRD Badung, yakni Putu Dendy Astra Wijaya, I Wayan Puspa Negara, I Made Rai Wirata, I Putu Sika Adi Putra, I Made Tomy Martana Putra dan I Wayan Sugita Putra.
Raker Komisi I DPRD Badung juga menghadirkan sejumlah OPD terkait, di antaranya BKPSDM, DPMPTSP, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kesbangpol, BPKAD, BPBD, Dinas Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dukcapil, DPMD, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Komunikasi Setda Badung, Bagian Kerja Sama, Bagian Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Pembangunan serta para staf ahli.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, Gusti Lanang Umbara menjelaskan, rapat kerja dilaksanakan bersama seluruh OPD yang menjadi leading sector di Komisi I. “OPD sebagai leading sector di Komisi I dan semua OPD hadir. Walaupun tidak semua dihadiri oleh pimpinan, tapi pada intinya mereka sangat luar biasa. Tidak ada yang absen, hanya satu dari Badan Pertanahan saja yang absen,” kata Gusti Lanang Umbara.
Terkait dengan pembahasan rapat, Gusti Lanang Umbara mengatakan, karena sudah memasuki akhir tahun dan menjelang awal tahun, Komisi I melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah terlaksana sebelumnya serta membahas rencana anggaran tahun mendatang.
“Karena ini juga akhir tahun dan awal tahun, kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di bulan-bulan kemarin, tentunya juga kita melakukan koordinasi dan diskusi terkait dengan program, anggaran yang akan dilaksanakan di tahun depan. Nah, itulah inti pokok yang kita bahas pada hari ini,” terangnya.
Selain evaluasi dan pembahasan anggaran, pihaknya juga menyoroti sejumlah isu publik yang marak muncul di masyarakat. “Selain itu juga, dari maraknya isu-isu publik yang masuk ke kita, baik melalui media sosial, laporan-laporan langsung dari wartawan, maupun masyarakat kita di Kabupaten Badung,” ungkapnya.
Ia menambahkan, salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penanganan terkait kasus terorisme dan proses deportasi yang masih menjadi tantangan. “Yang menjadi konsentrasi tadi kan kamtibmas itu, betul dan opsi-opsi untuk dalam terorisme, mendekportasi itu yang masih sulit,” pungkasnya. (RED-MB)