Balinetizen.com, Buleleng –
Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, pada Selasa (9/12/2025),
5 Fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, SM dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Buleleng, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, para Asisten Setda, pimpinan OPD se-Kabupaten Buleleng, serta undangan lainnya
Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah atas pengajuan Ranperda tersebut. Usulan regulasi nya dinilai penting sebagai bentuk penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, telah menyampaikan penjelasan umum terkait Ranperda yang menjadi dasar bagi Fraksi-Fraksi untuk memberikan pandangan umumnya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wayan Masdana mengatakan penyusunan Ranperda ini penting untuk menyelaraskan kerangka hukum daerah dengan kebijakan nasional. Terutama Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai Ranperda ini memiliki tiga tujuan strategis yaitu Menjamin program penanggulangan kemiskinan berjalan terkoordinasi, efektif dan berkelanjutan. Menyesuaikan arah kebijakan agar lebih responsif terhadap kondisi warga miskin dan kelompok rentan. Mengintegrasikan pendekatan multidimensi melalui kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya drh. Nyoman Dhukajaya menyampaikan apresiasi atas pencapaian Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Mengingat berdasarkan data menunjukkan penurunan berturut-turut dari Tahun 2022 : 6,21%, 2023 : 5,58%, 2024 : 5,39%, 2025 : 5,20%, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan menjadi 0 % pada Tahun 2023.
Meskipun demikian, Fraksi Golkar tetap menyoroti persoalan akurasi data sasaran serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Sehingga berangkat dari hal tersebut, Fraksi Golkar mengusulkan penyusunan sumber data tunggal hingga tingkat desa, pemutakhiran data secara berkala, dan pelibatan masyarakat dalam verifikasi data secara partisipatif untuk memastikan ketepatan sasaran.
Melalui juru bicara Dra. M. Putri Nareni, Fraksi NasDem menilai Ranperda ini merupakan langkah strategis memperkuat landasan hukum dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Fraksi NasDem menyoroti sejumlah hal yang perlu diperjelas dalam Ranperda, seperti: definisi kemiskinan multidimensi, mekanisme pendataan terintegrasi dan pemutakhiran berkala, pembagian program dalam tiga klaster (bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelayanan dasar), peran strategis desa/kelurahan, kejelasan pendanaan dan koordinasi TKPKD, sistem monitoring dan evaluasi yang terukur.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Luh Marleni, menekankan pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai dasar keberhasilan program. Ketidaksinkronan antara data desa/kelurahan dengan DTSEN disebut sebagai penyebab program tidak tepat sasaran. Fraksi Gerindra menilai Ranperda ini harus selaras dengan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Data Dasar Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Selain itu, Fraksi meminta penguatan peran dunia usaha melalui transparansi pelaksanaan CSR, serta pemberdayaan Desa Adat dengan dukungan kebijakan afirmatif dan anggaran khusus.
Fraksi Demokrat–PKB Penanganan Kemiskinan Harus Holistik dan Berkelanjutan. Melalui juru bicara Fraksi Demokrat–PKB, Kadek Sumardika menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang harus ditangani secara multidimensi, tidak hanya sekadar peningkatan pendapatan. Fraksi memberikan sejumlah masukan, meliputi: pemanfaatan DTSEN/DTKS sebagai basis data tunggal, penguatan kelembagaan TKPK, integrasi program penanggulangan kemiskinan lintas OPD, validasi data berbasis desa secara real-time, orientasi anggaran pada pemberdayaan ekonomi produktif, penguatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, optimalisasi CSR dan partisipasi masyarakat.
Fraksi Demokrat–PKB juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan, transparansi, pengaduan publik, serta pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
Usai penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi, DPRD Buleleng akan menggelar Rapat Paripurna berikutnya untuk mendengarkan jawaban Bupati atas seluruh masukan dan pertanyaan yang disampaikan. GS