Balinetizen.com, Jakarta –
Menkeu Purbaya Panik dalam Wacana Pungutan bagi Kapal yang Melintasi Selat Malaka Kepanikan dengan sejumlah alasan.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Senin 27 April 2026.
Menurutnya, Selat Malaka merupakan wilayah otoritas: Indonesia, Singapura dan Malaysia. Tindakan sepihak akan menimbulkan ketegangan diplomatik ketiga negara.
Dikatakan, Selat Malaka merupakan “hot issue” yang bersinggungan dengan Laut China Selatan, mudah menjadi pemicu ketegangan dan mengundang kekuatan besar China memasuki wilayah konflik.
“Selat Malaka urat nadi ekonomi sangat penting untuk kawasan Asia Pasifik, ribuan kapal melewatinya setiap hari. Jika terjadi “bottle neck”, menyumbat logistik global menjadi pemicu ketegangan berkepanjangan yang melibatkan Australia, negara Asean, China,” katanya.
Dikatakan, Jepang dan Korea Selatan. Pasokan kelapa sawit dari Indonesia menuju India lewat Selat Malaka. Sebanyak 75 persen keperluan industri pharmasi kita yang diimpor dari India dan China lewat Selat Malaka. Sumbatan logistik di Selat Malaka bisa membuat ekonomi Indonesia lumpuh dalam hitungan hari.
“Presiden Prabowo mesti segera memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Purbaya, untuk menghindari risiko ekonomi politik global yang tidak perlu,” katanya.
Dikatakan, pernyataan Purbaya sebagai Menkeu ditafsirkan publik sebagai kepanikan dalam mengelola APBN, defisit naik terus setiap bulan, beban utang terus bertambah, investasi finansial keluar dari Indonesia, cari utang semakin sulit, nilai rupiah terus merosot, sekarang di tingkat kurs sekitar Rp.17,200 per satu dolar AS, dalam tekanan krisis energi di depan mata.
Jurnalis Nyoman Sutiawan