Jro Gde Sudibya
Balinetizen.com, Jakarta
Momentum Badan Gizi Nasional (BGN) Dilikuidasi, Kembalikan ke Ide Awal Pemberantasan Stunting, Koreksi Menyeluruh Kebijakan APBN ke Sikap Hati-Hati (Prudent).
Hal dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis 4 Juni 2026.
Dikatakan, dengan diberhentikannya pimpinan BGN, kemudian menjadi tersangka dan sekarang ditahan, membenarkan sinyalemen publik bahwa lembaga ini sarat korupsi, korupsi sistemik dari atas sampai ke bawah.
“Ini momentum untuk melikuidasi lembaga ini, dan program pemberian makan gizi gratis dengan kelompok sasaran 85 juta keluarga, dikembalikan ke idealisme awalnya untuk pemberantasan stunting, dengan kelompok sasaran para Ibu hamil, anak Balita dari keluarga miskin. Anggaran per tahun untuk program ini diperkirakan Rp.8,5 T,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, penyelenggara program Stunting dilimpahkan ke Kementrian Sosial yang punya data memadai terhadap kelompok sasaran dan telah berpengalaman dalam bantuan sosial skala nasional.
Dikatakan, likuidasi BGN yang mengelola Anggaran MBG dari Rp.325 T menjadi Rp.268 T, memungkinkan pemerintah menyusun ulang politik anggarannya ke program yang lebih fokus yang berhubungan dengan: penciptaan kesempatan kerja produktif, peningkatan produktivitas ekonomi, pemberdayaan UMKM dan pembenahan sektor manufaktur yang terpuruk, peningkatan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
” Kembali ke kebijakan fiscal yang hati-hati (prudent), yang menjadi fondasi dari kepercayaan para pelaku pasar dalam dan luar negeri,” katanya.
Dikatakan, kebijakan fiscal yang hati-hati, merehabilitasi kepercayaan (trust) pasar yang begitu melorot, dengan dampak ikutan dengan risiko ekonomi tinggi.
” Rupiah terus melemah, IHSG di Bursa Efek Jakarta terus melorot, “capital out flow” yang tinggi, bunga obligasi pemerintah yang mahal, membuat pembayaran bunga menjadi tinggi,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, beban bunga utang yang tinggi, berbarengan dengan defisit APBN bulanan yang terus menaik.
Kepercayaan pasar adalah sebuah persepsi, dengan pembenahan politik APBN diharapkan kepercayaan pasar kembali pulih, IHSG di Bursa Efek Jakarta kembali rebound (naik kembali), investor dalam dan luar negeri tidak lagi menunda investasinya di sektor riil.
“Pemerintah dikejar waktu sebelum kondisi semakin memburuk dan tidak lagi terkendali. Biaya finansial, ekonomi dan politiknya sangat mahal, jika ekonomi di luar kendali pemerintah. Istilahnya, “uncrontrolable economic factors by government can be produced political disaster,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan