Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
KTT G20 telah melahirkan Deklarasi Bali, nama lengkapnya G20 BALI LEADERS’ DECLARATION. Yang menarik Deklarasi Bali, isu ketahanan pangan ditempatkan di butir butir awal Deklarasi, dari butir 5 – 10 dari 52 butir Deklarasi. Menyimak Deklarasi ini, para pemimpin berpendapat G20 isu ini menjadi begitu penting untuk segera ditangani, dalam ketidakpastian ekonomi global yang sedang berlangsung.
Bahkan secara spisifik isu pangan dan pupuk secara eksplisit dinyatakan dalam Butir 6: ” We are deeply by the challenges to global food security exacerbated by current conflics and tensions. We threfore commit to taking urgent actions to save lives, prevent hunger and malnutrition, particularly to address the vulnerabelities of developing countries, and call for an accelerated transformation sustainable and resilient agriculture and food system and supply chain. We commit to protect the most vulnerable from hunger by using all available tools to address the global food crisis. We will take further coordinated actions to address food security challenges including price surge and shortage of food commodities and fertilizers globally”.
Komitmen dari negara G20 untuk menyelamatkan kehidupan, menanggulangi kelaparan dan kurang gizi yang menimpa negara-negara Ketiga melalui penyediaan pangan dan pupuk secara global.
Merupakan surprise dalam Deklarasi Bali, penyebutan spisifik produk pangan dan pupuk, menggambarkan keseriusan krisis pangan dan energi yang sedang menimpa dunia.
Tantanngan untuk Bali.
Pertama, Bali tidak lagi mampu swasembada beras, padahal punya sistem Subak yang terbukti ampuh dalam budi daya Padi, akibat dari konversi lahan pertanian per tahun sekitar 2.000 ha. Tantangannya, pengurangan konversi lahan pertanian pada tingkat yang minimal.
Kedua, ethos kerja pertanian Bali berbasis Sistem Subak terbukti ampuh menjawab dinamika zaman, semestinya sistem sosial ini dilindungi, tidak dianaktirikan dan tidak dibiarkan “adu kekuatan” dengan sistem ekonomi pasar kapitalistik yang ” brutal”.
Ketiga, kebijakan fiscal daerah yang kemudian tercermin dalam APBD , lebih fokus dalam bidang pertanian, anggaran pertanian tidak hanya 2 persen dari total anggaran prmbangunan, tetapi dinaikkan sampai 5 persen, untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka rentan menjadi miskin. Kerentanan pangan dan kelangkaan pupuk akan segera berdampak terhadap kualitas kehidupan ” wong cilik”: buruh, petani dan nelayan, alokasi APBD dalam kebijakan jaring pengaman sosial dalam kelompok ini, bisa lebih fokus, sebut saja bagi Ibu-ibu yang “ngubuh”kucit, menyiapkan ceper canang, jahitan segehan, dan rupa-rupa perlengkapan upakara yang menghidupi masyarakat kecil. Bantuan dana untuk mereka yang mayoritas perempuan begitu penting, karena terbukti peningkatan pendapatan kaum perempuan berdampak significan terhadap kesejahteraan keluarga.
Proyek mercu suar yang menyerap dana besar, belum tentu layak secara ekonomi dan memberatkan fiscal daerah, sudah semestinya ditinjau ulang.
Jro Gde Sudibya, ekonom dan pengamat ekonomi.