Balinetizen.com, Jakarta-
Peleburan Kementrian BUMN ke Danantara punya potensi bermasalah secara konstitusional. Karena status Danantara sendiri bermasalah secara konstitusional.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Sabtu 20 September 2025.
Dikatakan, rencana pemerintah untuk melakukan kajian peleburan Kementrian BUMN ke Danantara, punya potensi bermasalah secara konstitusional.
Apa alasan peleburan ini bermasalah? Menurut Jro Gde Sudibya, status Danantara sendiri bermasalah secara konstitusional, menyebut beberapa: pengurusan tidak dalam kategori pejabat negara sehingga aturan hukum tentang peran dan kewajiban pejabat negara tidak berlaku sebut saja dalam penerapan UU tentang pemberantasan korupsi.
“Status tidak menjadi pejabat negara telah menimbulkan dilema etika publik, para pengelola kekayaan negara ribuan triliun rupiah, yang secara konstitusi berkewajiban untuk kemakmuran rakyat sebesar- besarnya bukan pejabat negara, tanpa kewajiban konstitusional yang melekat pada pejabat negara,” kata Jro Gde Sudibya.
Alasan selanjutnya, katanya, aturan hukum dalam pendirian Danantara, lembaga ini tidak diawasi oleh BPK yang secara konstitusional diberikan kewenangan dalam pengawasan keuangan negara dan pengelolaannya. Pemberian keistimewaan terhadap Danantara, mempunyai konsekuensi dalam penegakan aturan konstitusi.
Menurutnya, dengan otoritas yang begitu besar bagi Danantara yang nyaris tanpa pengawasan, karena pengawasan yang sebelumnya berada di Kementrian Negara BUMN dilebur ke Danantara.
Dikatakan, Danantara bisa berubah menjadi lembaga investasi dengan dana negara yang sangat besar, powerful dan tidak tersentuh oleh hukum.
“Alasan berikutnya, tingginya risiko pengelolaan negara di tengah fenomena rendahnya kepercayaan publik-public trust- terhadap semua lembaga negara,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, sebaiknya rencana kajian peleburan ini dikaji ulang, memperkuat otoritas Kementrian BUMN dalam pengawasan Danantara mulai dari perencanaan, implementasi dan kinerja Danantara.
“Di tengah krisis fiscal yang berlangsung, mekanisme “cheks and balances” dalam pengelolaan keuangan negara menjadi sangat penting,” katanya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan