Balinetizen.com, Badung
Program pelestarian kebudayaan di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin diperkuat dengan sinergi antara berbagai pihak. Inisiatif ini dibahas dalam Rapat Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang berlangsung di Hotel Grand Mega Resort, Kuta, Badung, pada tanggal 14-16 September 2023.
Kepala BPK Wilayah XV, Abi Kusno, menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah dan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian kebudayaan.
Menurutnya, upaya pelestarian kebudayaan di masa depan akan didasarkan pada konsep gotong royong, menggabungkan unsur pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, universitas, dan pelaku budaya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil pelestarian kebudayaan yang belum optimal selama ini.
Dalam pendataan obyek kebudayaan, katanya BPK Wilayah XV akan lebih melibatkan komunitas budaya dan universitas. Langkah ini diharapkan akan memberikan masukan yang lebih beragam dan mendalam untuk memajukan kebudayaan di wilayah ini.
“Ke depan arahnya gotong royong antara pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, universitas, pelaku budaya, pokoknya semua unsur yang terkait dengan kebudayaan yang bisa gotong royong bersama-sama membangun kebudayaan,” ujar Abi di sela kegiatan rapat, Kamis 14 September 2023.
Program BPK Wilayah XV juga akan memfokuskan upaya pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Salah satu langkahnya adalah melibatkan mahasiswa dalam magang di BPK, sehingga kesadaran pelestarian budaya dapat ditanamkan kepada generasi muda.
Ditambahkan, Direktur Pelindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Yudi Wahyudin, menekankan agar BPK Wilayah XV tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu mengawal warisan budaya dunia, warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, dan cagar budaya peringkat nasional.
“Selebihnya, apapun yang dirumuskan harus dikomunikasikan ke komunitas untuk melihat sisi lain atau angle lain dari mereka terkait usulan-usulan yang dirumuskan oleh tim (BPK Wilayah XV),” saran Yudi.
Persoalan kebudayaan katanya harus melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian/lembaga, OPD Pemerintah Daerah, dan komunitas.
“Kerjasama dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam pelestarian kebudayaan, mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,” katanya.
Kebudayaan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa. Hal ini telah diakui dalam RPJMN 2020-2024, yang menyoroti pentingnya kekayaan budaya dalam mendukung pembangunan bangsa.
“Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 disebutkan betapa pentingnya kebudayaan itu. Kekayaan budaya digunakan untuk mendukung pembangunan bangsa ini,” tambah Sekretaris Dirjen Kebudayaan Fitra Arda saat membuka rapat.
Pelestarian kebudayaan di Bali dan NTB semakin kuat melalui sinergi antara berbagai pihak. “Konsep gotong royong antara pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, universitas, dan pelaku budaya menjadi landasan dalam usaha ini,” pungkasnya.
Sinergi ini diharapkan akan mengoptimalkan pelestarian kebudayaan dan memastikan warisan budaya tetap hidup untuk generasi mendatang. (Tri Prasetiyo)