Balinetizen.com, Tabanan –
Pemasangan seng oleh sejumlah petani Jatiluwih yang merangkap menjadi pengusaha mikro yang usahanya terancam ditutup oleh Pansus TRAP DPRD Bali, merupakan bentuk perlawanan kelompok pengusaha mikro yang merangkap menjadi petani yang merasa diperlakukan tidak adil, oleh Kapitalisme Pariwisata.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, Anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi, Jumat 5 Nopember 2025.
“Pariwisata dengan motif utama mencari untung, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal tentang: lingkungan, kepentingan ekonomi dan kelestarian budaya,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, Masyarakat petani Jatiluwih yang mencoba mengais rezeki di industri pariwisata merupakan penjaga budaya di lingkungannya.
“Bisa saja menjadi “pengempon” Pura: Petani Senganan, Gunung Sari dan atau secara batin menjadi “pengempon” Pura: Muncak Sari, Dalem Batukaru, Beji Batukaru, Luuring Batukaru dan “jejer kemiri” pura ring sawewengkon palebahan Batukaru,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, merujuk ke ajaran Soekarno, para petani ini merupakan Si Marhaen dalam artian sebenarnya, menguasai aset produksi terbatas berusaha untuk mandiri, dan melawan apa yang disebut Soekarno dalam ungkapan bahasa Perancis “exploitation d’lome parlome”, penghisapan manusia oleh manusia lainnya.
Menurut Jro Gde Sudibya, Protes kepada penguasa yang cendrung pro oligarki, sehingga tindakan mereka “nyerempet bahaya”. Dalam bahasa Soekarno merujuk ungkapan bahasa Italia “Vivere veri coloso”.
“Tuan-puan penguasa Tabanan yang mengklaim diri sebagai “anak-anak ideologis” Soekarno semestinya membela petani Jatiluwih, sebagai bentuk kebijakan “preferential for the poor”, pembumian dari ajaran Tri Cakti Bung Karno yang selalu “menghiasi” kampanye 5 tahunan,” kata Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, Anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

