Balinetizen.com, Jakarta –
Tanggal 20 Oktober 2026 nanti, dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, merupakan batu uji berapa kenyal dan tangguh Menkeu dalam “berselancar” dalam lingkungan kerja yang sebut saja “becek” dan juga “licin”.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Selasa 4 Nopember 2025.
Dikatakan, sebagai Menkeu yang berperan sebagai bendahara negara, dalam kondisi fiscal yang cekak, harus mampu mengejar berbagai ketinggalan di jam mantan Menkeu SMI saat pemerintahan presiden Jokowi.
Ditambahkan, tantangan Menkeu Purbaya menaikkan ekonomi Indonesia 6-7 persen harus bisa terwujud. Apalagi, dalam janji kampanyenya, Presiden Prabowo Subianto punya ambisi besar dalam proyek sosialistik, seperti: MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Menkeu fokus saja untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak pada 200 wajib pajak terbesar.
Menurutnya, tantangan Menkeu Purbaya selanjutnya adalah peningkatan efektivitas pemungutan pajak di industri sawit, yang dana pungutan pajaknya besar, diperkirakan efektivitas pemungutan pajaknya baru 50 persen.
Dikatakan, melakukan “shock theraphi” terhadap data yang pernah diungkapkan Machfud MD selaku Menkopolhulam, adalah tepat.
“Perlu ditelusuri adanya transaksi mencurigakan dari laporan PPATK bernilai ratusan triliun rupiah dari sejumlah pejabat pajak dan bea cukai,” katanya .
Menurutnya, tantangan Menkeu Purbaya, yakni pembukaan kasus terhadap dana mencurigakan ini akan berfungsi ganda: mengembalikan kekayaan negara hasil korupsi plus pembenahan progresif di lingkungan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.
Dikatakan, tantangan berikutnya, Menkeu Purbaya perlu meningkatkan koordinasi dengan Menteri Pertahanan selaku Ketua Satuan Tugas Penertiban Tambang, untuk mempercepat pengembalian uang negara dari pelanggaran aturan hukum, seperti model: penyitaan 3,3 juta ha dari lahan sawit, dan penerimaan uang pengganti dengan nilai belasan triliun rupiah dari transaksi ekspor minyak sawit yang melanggar aturan.
“Menkeu Purbaya semestinya, mulai menelusuri ekspor Nikel tahun 2021 – 2022 sebesar 5,4 juta ton ke China yang tidak dilaporkan oleh Bea Cukai, serta pemberian pembebasan pajak terhadap laba ekspor batu bara tahun 2021 – 2022 senilai Rp.1,500 T,” katanya seraya menambahkan perlu dengan prinsip kehati-hatian, menyimak tamsil: “jangan membenturkan kepala di tembok”.
“Selamat bekerja Bro, anda bisa menjadi “good coy boy” dari perspektif kepentingan rakyat yang selama ini rasa keadilan telah terinjak-injak,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan