Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
TPA Suwung rencananya ditutup 1 Agustus 2025, tanpa perencanaan yang matang dalam pengelolaan sampah, yang kesannya: kurang fokus, saling lempar tanggung jawab dan setengah hati, penutupan TPA bisa membuat persoalan menjadi semakin akut, bisa krisis sampah membesar.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik, Kamis 31 Juli 2025 menanggapi rencana penutupan TPA Suwung dalam waktu dekat.
Dikatakan, Bali sebagai DTW Dunia, tahun 2024 dikunjungi 6,3 juta wisatawan asing, 22 juta wisatawan lokal melintas, dengan jumlah penduduk 4,5 juta, sudah tentu pengelolaan limbah menjadi persoalan serius.
Menurutnya, sebagai DTW Dunia dengan brand yang kuat, sudah tentu: kebersihan, kenyamanan, keamanan, persepsi akan rasa aman, keasrian lingkungan, merupakan “critical points” bagi industri pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, lanjut Jro Gde Sudibya perlu pendekatan baru dalam merawat dan melestarikan Alam Bali, melalui kebijakan berbasis analisa Biaya – Manfaat, Cost and Benefit Policies.
“Kemanfaatan yang diperoleh dari industri pariwisata yang diterima pemerintah pusat dan daerah, seperti: pendapatan pajak, PHR dan pendapatan negara lainnya, diprioritaskan untuk merawat Bali sebagai DTW Dunia,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, program pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan termasuk laut dan pantai, pengendalian kemacetan, yang juga sebagai pemicu pengotoran udara, dan program penyelamatan lingkungan untuk menekan emisi CO2.
Menurutnya, Bali yang luas terbatas, dengan “penghuni” begitu banyak: penduduk permanen 4,5 juta, 6,3 juta turis asing, 22 juta wisdom tahun 2024, dengan suhu permukaan Bali naik 1,9 derajat celsius dalam 70 tahun terakhir (1950 – 2020).
“Sedangkan pakar lingkungan PBB menyatakan, kenaikan suhu bumi di atas 1,6 derajat celsius (Kesepakan Paris 2016), akan mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi perubahan iklim, seperti bencana hidrologi, dan penurunan produktivitas pertanian. Bali telah sangat merasakan dampak perubahan iklim ini,” katanya.
Dengan pendekatan baru di atas, lanjut Jro Gde Sudibya, politik anggaran pada APBD Bali, APBD Kabupaten/Kodya bisa disusun lebih rasional, dalam perspektif penyelamatan Alam Bali, dan pengembangan industri pariwisata berkelanjutan. Sehingga alokasi APBD untuk populisme kebijakan, yang bisa saja produktivitas ekonominya rendah, tidak pro penciptaan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat, dapat lebih dikendalikan.
“Politik anggaran pro Wong Cilik, tidak saja menjadi sekadar jargon politik, tetapi harus dibumikan dalam kebijakan kongkrit di lapangan pada masyarakat akar rumput,” katanya.
Dikatakan, kearifan kepemimpinan Bali yang telah mentradisi mengajarkan, kepemimpinan dengan niat tulus dan rasa dedikasi, akan “metaksu”, diyakini Alam Raya akan memihak dan memberi dukungan, demikian juga masyarakat luas.
Jurnalis Nyoman Sutiawan