Balinetizen.com, Denpasar
Pertanian di Bali, Risiko Dijadikan “Anak Tiri” dalam “Deru Campur Debunya” Pembangunan Bali. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi dan ekonom Jro Gde Sudibya, Jumat 16 Mei 2025 di Denpasar.
Lalu, apa tantangan untuk Meningkatkan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Bali.
Menurutnya, pada masa pandemi Covid – 19, tahun 2020, ekonomi pariwisata sempat mati suri, tumbuh negatif 9,3 persen, sektor pertanian menjadi penyelamat. Sektor pertanian tetap bertumbuh tahun 2020, mengurangi kemerosotan ekonomi akibat industri pariwisata yang mati suri, menampung sementara para pekerja pariwisata yang pulang ke Desa karena kehilangan pekerjaan.
Dikatakan, tantangan sektor pertanian Bali nyaris klasik, menyebut beberapa:
a.Dana APBD untuk sektor pertanian relatif kecil, dibandingkan dengan dana bansos yang sarat “politicking”, jauh dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
b.Posisi tawar petani untuk produk yang dihasilkan, begitu lemah. Contoh, harga ekspor per butir kelapa Rp.20 ribu, harga di tingkat petani Rp.5 ribu per butir. Petani kelapa hanya memperoleh sebesar 25 persen.
Dikatakan, Pedagang perantara dan eksportir memperoleh keuntungan 75 persen. Proses tukar menukar ekonomi yang tidak adil.
Contoh lainnya Manggis. Pada saat terjadi ekspor, harga Manggis di tingkat petani sempat mencapai Rp.45 ribu per kg. Tetapi, demikian tidak ada ekspor, harga turun bisa mencapai di bawah Rp.10 ribu per kg, petani tidak memetiknya, karena ongkos memetik lebih mahal dari harga jual.
” Pemerintah membiarkan mekanisme pasar yang “kejam” ini berlangsung, tanpa ada langkah intervensi. Bisa saja dalam pengawasan terhadap harga dalam tata niaga Kelapa, memperluas pasar ekspor untuk Manggis,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurut Jro Gde Sudibya, politik anggaran di APBD Bali, Kabupaten, Kota, semestinya dikoreksi ulang, dengan memberikan prioritas lebih banyak untuk sektor pertanian dalam proyek: penyediaan bibit, penambahan PPL dan meningkatkan efektivitas pendampingannya, penyediaan pupuk bersubsidi dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu, pemberdayaan Subak dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang pro petani.
“Citra pemimpin publik yang juga mesti diubah, tidak sebatas tokoh adat, tetapi juga pro petani. Meminjam jargon politik Soekarno, pemimpin pro wong cilik: Buruh, Tani dan Nelayan,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, sektor pertanian lebih diprioritaskan, jangan kesannya dijadikan “anak tiri”, sedangkan proyek mercu suar dijadikan “anak emas”, belum tentu bermanfaat buat masyarakat lokal dan punya risiko tinggi merusak lingkungan.
“Perlunya, pendekatan pembangunan lebih pro petani, bukan pendekatan proyek yang punya potensi mengundang moral hazard,” kata Jro Gde Sudibya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan