Balinetizen.com, Denpasar-
Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, menegaskan sikap tegas lembaga legislatif terkait penutupan jalan di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Ungasan, Badung. Hal ini disampaikannya usai rapat paripurna Dewan, Senin (29/9/2025).
Mahayadnya menjelaskan bahwa Komisi I DPRD Bali yang diketuai I Nyoman Budiutama telah mengirim surat kepada pihak GWK terkait penutupan jalan tersebut dengan tenggat waktu hingga Senin malam pukul 24.00 WITA.
“Kalau seandainya tidak dibongkar, besok saya akan tanda tangan surat yang memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif dan Satpol PP untuk membongkar. Tembusannya juga kami sampaikan ke Pemkab Badung, karena lokasinya berada di wilayah mereka,” tegas Mahayadnya.
Ia menambahkan, jika langkah tersebut masih tidak direspons oleh pihak GWK, DPRD Bali akan menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk mengambil keputusan lanjutan.
“Kalau surat sudah dilayangkan dan mereka tidak hadir, kami akan rapim untuk putuskan langkah berikutnya. Saya juga ingin kenal dengan pihak GWK. Selama ini yang datang hanya perwakilan, belum pernah ketemu langsung dengan manajemennya,” ujarnya.
Terkait dugaan pemasangan CCTV untuk menekan warga sekitar agar tidak memprotes, Mahayadnya mengaku masih menunggu informasi yang lebih jelas.
“Saya dengar kabar itu dari media sosial, tapi saya pribadi belum turun. Salah satu anggota Dewan bilang ada CCTV, tapi saya belum dapat laporan resmi. Nanti saya akan turun langsung ke lokasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mahayadnya menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil akan melalui mekanisme lembaga secara formal.
“Kami tidak grasa-grusu. Mekanismenya kami jalankan. Keputusan harus disepakati pimpinan dan fraksi-fraksi (PDIP, Golkar, Gerindra-PSI, Demokrat-NasDem). Setelah itu baru kami cek perizinannya, sampai kapan berlaku dan bagaimana kelanjutannya,” kata Mahayadnya.
Polemik penutupan jalan di kawasan GWK ini menuai perhatian publik, terutama masyarakat Ungasan yang merasa akses mereka terganggu. DPRD Bali berjanji akan memastikan hak masyarakat tetap dilindungi dan mencari jalan keluar terbaik melalui koordinasi dengan Pemkab Badung dan manajemen GWK.(rvn)