Balinetizen.com, Jembrana
Pasar Adat Pergung yang dilaksanakan setiap hari raya Galungan hingga Kuningan di lapangan umum Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo belakangan berpolemik. Banjar Bale Agung sebagai banjar penyanding belum menerima dana kompensasi dari kegiatan tersebut.
Ketegangan semakin memuncak setelah Kadek Sastrawan, Kelian Adat Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring mengunggahnya di media sosial (Medsos). Unggahan tersebut kemudian berbuntut pada mediasi yang difasilitasi Kecamatan Mendoyo, Rabu (3/12).
I Kadek Sastrawan, menjelaskan, unggahan tersebut merupakan bentuk keresahan dirinya karena dana kompensasi yang sebelumnya disepakati belum diterima.
Menurutnya, enam bulan lalu sempat ada kesepakatan bahwa Banjar Bale Agung dan banjar penyanding lainnya akan menerima dana kompensasi sebesar Rp.5 juta saat pelaksanaan Pasar Adat Pergung. Pembayaran pertama telah diberikan enam bulan sebelumnya. Namun pada pelaksanaan berikutnya, dana tersebut tidak lagi disalurkan.
“Sebagai kelian adat, saya selalu hadir dari pembukaan sampai penutupan ikut menjaga keamanan lalu lintas dan kondusifitas warga. Setelah kegiatan selesai, kontribusi tidak masuk ke banjar kami,” ujarnya.
Akan hal ini ia mengaku khawatir terjadi kesalahpahaman dengan warga karena dianggap menahan atau menggunakan dana kompensasi tersebut. Dan kekhawatiran itu terbukti, warga menanyakannya saat rapat banjar.
“Saya sudah empat kali melakukan penjajakan ke panitia, tapi tidak ada hasil. Karena tidak ada solusi, saya unggah di media sosial agar warga tahu bahwa saya memang belum menerima,” tegasnya.
Sastrawan juga menyoroti dampak dari kegiatan pasar adat, seperti kebisingan, kemacetan, hingga pencemaran di Pura Beji. Karena hampir 80 persen pedagang mandi dan membuang kotoran di area suci tersebut.
“Kalau tetap tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada kompensasi, lebih baik pasar adat ditiadakan. Bukan soal nominalnya, tapi koordinasi dan komitmen,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua Panitia Pasar Adat Pergung, I Nengah Ridja, membantah adanya kesepakatan terkait dana kompensasi sebesar Rp.5 juta.
“Kalau ada kesepakatan, pasti saya penuhi. Tapi saya tidak pernah diajak berbicara soal itu. Jangan sampai keliru, mungkin ada yang tidak menyampaikan kepada saya,” jelas Ridja, yang mengaku telah puluhan tahun terlibat dalam pengelolaan kegiatan tersebut.
Disebutnya selama kegiatan berlangsung komunikasi lebih banyak dilakukan dengan Kelian Adat Pergung, bukan dengan dirinya secara langsung. “Ke depan biar jelas, saya berkomitmen berhubungan langsung dengan kelian adat,” sebutnya.
Menurutnya kegiatan Pasar Adat Pergung menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Pendapatan tersebut kemudian dibagikan untuk desa adat penyanding, termasuk Desa Adat Tegalcangkring.
“Dana yang masuk ke Desa Adat Pergung sekitar Rp.200 juta. Desa penyanding tetap kami beri kompensasi. Saya siap berkomitmen selama masih menjabat,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Mendoyo, I Putu Nova Noviana seusai mediasi mengatakan persoalan ini murni akibat miskomunikasi antara panitia, Kelian Adat Pergung dan Kelian Adat Bale Agung.
“Pasar Adat Pergung memanfaatkan aset kecamatan dan berada dekat dengan Desa Adat Tegalcangkring sebagai penyanding. Maka hasil kegiatan juga seharusnya berkontribusi sebagai pendapatan desa adat,” jelasnya.
Ia mengaku, pihak kecamatan mendorong kedua desa adat agar membuat komitmen bersama sebelum kegiatan pasar adat kembali memanfaatkan lapangan tersebut.
“Yang terpenting ada koordinasi, komitmen, dan pembagian yang jelas. Bukan hanya di Lapangan Pergung, tetapi seluruh aset daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan serupa harus memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah,” tambahnya.
Disebutnya kesepakatan awal telah tercapai antara Desa Adat Pergung dan Desa Adat Tegalcangkring untuk memperbaiki komunikasi ke depan serta memastikan setiap kegiatan memiliki mekanisme kompensasi yang disetujui bersama. (Komang Tole)