Balinetizen.com, Denpasar
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat perkembangan harga gabungan kabupaten/kota di Bali pada November 2025 mengalami inflasi bulanan sebesar 0,40 persen (month to month/mtm). Angka ini meningkat dibandingkan Oktober 2025 yang tercatat sebesar 0,16 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali justru mengalami penurunan menjadi 2,51 persen (year on year/yoy) dari sebelumnya 2,61 persen (yoy). Inflasi tahunan Bali ini juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72 persen (yoy).
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada November 2025. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,67 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,17 persen (yoy).
Angka ini disusul Kabupaten Badung sebesar 0,64 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 1,61 persen (yoy). Sementara itu, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 0,47 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,12 persen (yoy). Adapun Kota Denpasar mencatat inflasi bulanan sebesar 0,15 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 3,26 persen (yoy).
Secara bulanan, inflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Peningkatan ini dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan di tengah periode musim kemarau basah.
Berdasarkan komoditasnya, inflasi November 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga canang sari seiring Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan, serta kenaikan harga bawang merah, daging babi, wortel, dan tomat.
Namun, tekanan inflasi tersebut tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, beras, buncis, sawi hijau, serta tarif angkutan udara.
Ke depan, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai, antara lain tingginya permintaan barang dan jasa menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru, berlanjutnya kenaikan harga emas dunia, serta kenaikan harga BBM non-subsidi pada Desember 2025.
Selain itu, ketidakpastian cuaca akibat peralihan ke musim penghujan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura.
Dalam menghadapi potensi tekanan inflasi tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali tanggal 14 November 2025, Gubernur Bali mengarahkan agar kerja sama antar TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat, terutama untuk mengawal efektivitas program pengendalian harga di lapangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berkontribusi nyata terhadap pencapaian target inflasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di Provinsi Bali.
Ke depan, TPID Provinsi Bali bersama seluruh TPID kabupaten/kota akan terus mendorong penguatan dan perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi.
Sinergi pengendalian inflasi juga dilakukan melalui operasi pasar, pengawasan dan percepatan penyaluran SPHP, kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan.
Upaya ini juga melibatkan BUMDes, Perumda pangan, koperasi, hingga kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimistis inflasi tahun 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
(jurnalis : Tri Widiyanti)