Balinetizen.com, Denpasar
Penambahan anggaran yang kesannya mendadak senilai 5 milyar dolar AS, pada saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menjadi Capres dengan Cawapres Gibran yang merupakan anak kandung Presiden. Publik memperoleh kesan kuat, ada konflik kepentingan (conflict of interest) dalam tambahan alokasi anggaran 5 milyar AS.
Hal itu dikatakan pengamat politik dan ekonomi I Gde Sudibya, Minggu 31 Desember 2023 dalam menyikapi anggaran Kemenhan yang Super Jumbo.
Dikatakan, anggaran Kemenhan super jumbo beredar luas di medsos, berasal dari ulasan pengamat militer Connie Bakrie, rencana pengadaan alutsista senilai Rp.1,680 T, berdasarkan ekspor kredit dari pemerintah Qatar untuk kurun waktu 25 tahun.
Menurutnya, dalam belanja super jumbo, publik mempertanyakan Renstra “multy years” ini apakah sudah dibicarakan dan mendapat persetujuan dari panglima di tiga matra: Darat, Laut dan Udara dan juga Komisi Satu DPR.
Dikatakan, publik juga menanyakan, perrsetujuan Presiden untuk alokasi anggaran, melewati tahun 2024, terlebih-lebih sampai tahun 2029, sedangkan jabatan Presiden akan berakhir tahun depan 20 Oktober 2024, kurang dari 10 bulan, sudah tentu membawa implikasi serius terhadap kewenangan Presiden yang melewati masa jabatannya, dari pandangan hukum tata negara.
Menurut Gde Sudibya, pengamat militer juga mempertanyakan, kesiapan Kemenham dalam perencanaan program sistem pertahanan ini, dalam kajian strategis ancaman dalam perspektif global, penyedian fasilitas fisik, penyiapan SDM, program “transfer of technology”, dengan penyedian “support system & repair and maintenence”.
“Secara berseloroh pengamat militer melemparkan “jokes”, pembelian alutsista tidak semudah membeli pisang goreng,” kata I Gde Sudibya, pengamat kebijakan publik. (Adi Putra)