Balinetizen.com, Denpasar
Pembenahan pariwisata Bali tidak bisa dilakukan reaktif sebatas merespons kondisi lapangan yang tampak di permukaan, “hangat-hangat tai ayam” yang kemudian tenggelam dalam rutinitas kerja, business as usual.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik Bali, Minggu 31 Desember 2023.
Dikatakan, dalam seleksi kepemimpinan Bali lewat pilkada dan pileg, amat sangat sulit dilahirkan ekskutif dan legislatif yang mampu melahirkan trobosan kebijakan inovatif, sebagai respons terhadap disrupsi perubahan yang berlangsung dinamis dan keras.
Menurutnya, kompetisi dalam pilkada dan pileg yang minim gagasan visioner, kemenangan yang sangat ditentukan oleh dana bansos, yang merupakan hasil rekayasa dana negara, yang memperoleh justifikasi melalui aturan, sehingga menjadi sulit melahirkan pejabat publik yang mumpuni, dalam mencari solusi terhadap akumulasi masalah yang ada, “boro-boro” mampu melakukan inovasi sosial untuk menjawab tantangan masa depan.
I Gede Sudibya mengatakan, kemacetan parah yang sedang menimpa Denpasar dan Badung di hari-hari ini, adalah fenomena gunung es, dari persoalan besar yang menimpa Bali.
Menurutnya, tidak ada kajian komprehensif cerdas dan kredibel, dalam mendisgn sistem transportasi, sebut saja dengan memperhatikan faktor: sistem interkoneksi transportasi antar kota, korelasi antara: datangnya wisman dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi warga yang berlangsung.
“Design sistem transportasi memerlukan program yang khusus, tidak bisa dilakukan sambil lalu, hanya sebatas “by product” dari pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menurutnya, RTRW Bali 2023 – 2043 seharusnya direncanakan lebih matang dengan melibatkan stake holders dalam lingkup luas, untuk menjamin KESELAMATAN BALI, dalam perspektif Alam (tidak dirusak), Manusia (memperoleh keadilan: ekonomi, sosial politik), Kebudayaan (tidak tergerus oleh kapitalisme global, dan sistem keyakinan trans nasional).
Dikatakan, pembenahan sistem integrasi ekonomi antara industri pariwisata di “altar” depan, dengan industri penunjangnya: pertanian, perkebunan, industri pengolahan, industri kreatif dan industri jasa lainnya, di bagian belakang (hinter land) dilakukan lebih tajam, untuk menjamin proses berkeadilan dalam dinamika ekonomi Bali.
Ke depan, lanjutnya Bali memerlukan pemimpin yang lebih kompeten, punya integritas tinggi, dengan komitment kuat untuk penyelamatan Bali, dari perspektif Alam, Manusia dan Kebudayaan.
“Bukan pejabat publik yang berat sebelah ke politik (political heavy), melahirkan keputusan proyek distruktif, kontras dengan jargon-jargonnya yang ingin “mengukir” langit niskala, keputusannya sebatas pernyataan normatif dan himbauan,dan kemudian gagal total,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik Bali.(Adi Putra)