Balinetizen.com, Jembrana
Wilayah pesisir Kabupaten Jembrana menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim. Penguatan dan koordinasi antar instansi serta pembentukan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) menjadi prioritas utama.
Beberapa masukan juga muncul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bahaya Iklim Wilayah Pesisir yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana. Kamis (31/7/2025). Selain Polri dan TNI, rakor juga dihadiri instansi terkait termasuk para nelayan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jembrana I Putu Agus Artana Putra memaparkan sejumlah data dan potensi ancaman yang dihadapi wilayah pesisir Jembrana dampak dari perubahan iklim seperti erosi pantai dan kenaikan permukaan air laut yang perlu diantisipasi secara kolektif.
Terlebih, kata dia, Jembrana memiliki bentang garis pantai sepanjang 87 Km lebih yang sebagian besar mengalami abrasi dengan laju hingga 1,67 meter per tahun.
Sementara Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi potensi bencana, baik dalam tahap mitigasi, evakuasi hingga pemulihan pascabencana.
“Polres Jembrana secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan BNPB dalam pemetaan daerah rawan serta menyiapkan langkah kontinjensi. Kami juga mendampingi para korban, seperti dalam kasus kapal tenggelam beberapa waktu lalu,” ujar Kapolres Citra Dewi.
Ia juga mengapresiasi peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana khususnya para relawan dan nelayan yang telah bergerak cepat dalam upaya penyelamatan.
Sementara itu, Dandim 1617/Jembrana Letkol Inf M. Adriansyah menegaskan pentingnya latihan gabungan antar instansi.
Tidak hanya itu, pembentukan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana (PRCPB) juga sangat diperlukan dan harus didukung dengan kesiapsiagaan dan koordinasi di lapangan.
“Wilayah pesisir Jembrana kini menghadapi kondisi kritis. Kita tidak bisa hanya mengandalkan rapat, tetapi perlu melakukan simulasi bersama untuk memastikan kesiapan semua pihak,” tegas Dandim.
Rapat ini juga membahas sejumlah regulasi daerah yang sudah diterbitkan sebagai bentuk kesiapsiagaan, seperti Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Gempa dan Tsunami, serta pemasangan Early Warning System (EWS) yang direncanakan aktif mulai Oktober 2025. (Komang Tole)