I Gde Sudibya, Ketua FPD (Forum Penyadaran Dharma).
Senin, 8 April 2024, raina Tilem Kedasa, menyongsong Pilkada serentak di Bali, 27 November 2024. Menyimak dan mengambil hikmah dari Pilpres 14 Februari 2024 yang baru berlalu, yang sarat dengan “kekumuhan”, bisa disimak dari persidangan perselisihan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, menjadi menarik untuk diresapi pemikiran dan keteladanan Mahatma Gandhi dalam perilaku berpolitik.
Mahatma Gandhi adalah negarawan Bapak Pendiri India, penafsir Veda/Vedanta, dan menurut pengakuan Soekarno, Gandhi adalah “guru” politiknya.
Gandhi mengajarkan dan memberikan contoh, pemberi suri teladan tentang politik dengan prinsip dan nilai: Ahimsa dan Satya. Ahimsa, politik “emoh” kekerasan, kekerasan dan artian phisik dan dalam artian simbol. Dalam artian simbol, dalam konteks sekarang: kebohongan, fitnah, teori konspirasi dan termasuk politik uang. Satya, politik berbasis Dharma, kebenaran, yang menjadi landasan moral -moral foundation- dalam bahasa Gandhiji dalam perilaku politik. Negarawan ini menggunakan istilah dalam strategi politik “means ” justifying the goal”, cara mesti semula tujuan. Tujuan mulya dalam berpolitik, sebut saja untuk peningkatan kesejahteraan rakyat harus dilakukan dengan cara mulya: tunduk pada aturan hukum, memegang teguh etika dan moral serta kepantasan sosial.
Ahimsa dan Satya dalam berpolitik, dapat mengingatkan Kita akan keteladanan berpolitik dari “founding fathers” tentang keutamaan berpolitik -political virtue- politik adalah panggilan kejiwaan, untuk mengabdi negeri, nyaris tanpa pamrih.
Pesan moral berpolitik ini, menjadi penting untuk terus digemakan di tengah fenomena politik, politik sebagai instrumen meraih kemenangan dalam industri kekuasaan, yang punya kecenderungan abai pada aturan, etika dan moralitas.