Balinetizen.com, Denpasar –
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti serius persoalan alih fungsi lahan mangrove di Bali.
Ia menegaskan, tata ruang harus dijadikan panglima dalam setiap langkah pembangunan agar kelestarian lingkungan tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dan pembersihan sampah di kawasan Batu Lumbang, Badung, Senin (13/10/2025), bersama Gubernur Bali Wayan Koster serta sejumlah pejabat lintas kementerian dan perwakilan pemerintah Jerman melalui GIZ dalam rangka program Green Infrastructure Initiative (GII).
“Kita harus meyakinkan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini dijaga dengan baik. Percuma kalau sudah ada langkah positif, tapi mundur lagi karena tidak dijaga. Tata ruang harus menjadi panglima pembangunan kita,” tegas AHY.
AHY mengingatkan bahwa pelanggaran tata ruang, termasuk alih fungsi kawasan mangrove untuk kepentingan pembangunan, bisa berdampak fatal terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Kalau ada yang mengabaikan tata ruang, dampaknya bisa berupa banjir, abrasi, kerusakan ekosistem, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Ini bukan hanya kerugian material, tapi kerusakan jangka panjang terhadap alam,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, AHY bersama rombongan juga melakukan penanaman mangrove serta kegiatan bersih-bersih kawasan pesisir dari sampah non-organik, terutama plastik.
“Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ini bagian dari kampanye besar untuk melindungi alam dan melestarikan lingkungan. Bali adalah destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi tetap harus mengutamakan keseimbangan lingkungan,” ungkap AHY.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa mangrove merupakan solusi berbasis alam (nature-based solution) yang terbukti efektif dalam menghadapi perubahan iklim. Riset menunjukkan, mangrove mampu menyerap karbon hingga 10 kali lebih banyak dibandingkan jenis vegetasi lain, sekaligus mencegah abrasi dan meningkatkan produktivitas pesisir.
“Mangrove bukan hanya menjaga ekosistem, tapi juga memberi nilai ekonomi. Saya bertemu komunitas istri nelayan yang mengolah hasil mangrove menjadi produk makanan, minuman, hingga kerajinan. Ini membuktikan bahwa menjaga lingkungan bisa berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Melalui Green Infrastructure Initiative, pemerintah pusat bersama Pemprov Bali dan mitra internasional seperti GIZ Jerman berupaya memperkuat kolaborasi dalam membangun infrastruktur hijau dan mendorong partisipasi masyarakat menjaga lingkungan.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga, hingga komunitas lokal, menjadi kunci agar upaya pelestarian ini berkelanjutan,” ujar AHY.
Menutup kunjungan tersebut, AHY mengajak seluruh pihak agar lebih tegas dalam mengawal tata ruang dan menolak setiap bentuk pelanggaran atau alih fungsi kawasan lindung.
“Kalau kawasan mangrove sudah ditetapkan untuk dilestarikan, maka tidak boleh dibangun. Mari kita jaga bersama agar generasi mendatang tetap bisa menikmati alam Bali yang lestari,” pungkasnya.
Sejumlah kawasan mangrove di Bali dilaporkan mengalami tekanan pembangunan dan reklamasi.
Pemerintah daerah dan pusat berkomitmen memperkuat penegakan aturan tata ruang serta rehabilitasi ekosistem pesisir.
Melalui kolaborasi dengan GIZ Jerman, Bali menjadi pilot project Green Infrastructure Initiative, berfokus pada infrastruktur ramah lingkungan dan konservasi.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)