Balinetizen.com, Denpasar
Terkait dilakukannya rapid test terhadap anggota DPRD Provinsi Bali, Dewa Indra menyampaikan bahwasanya rapid tes dilakukan kepada anggota DPRD atas permohonan dari Ketua DPRD Provinsi Bali mengingat banyak anggota DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya berdinas ke luar daerah Bali dan salah satunya ke Jakarta.
Hal tersebut dikatakan Ketua Satgas Penanggulangan Covid 19 Provinsi Bali Dewa Made Indra di Diskominfos Provinsi Bali, Selasa (31/3).
Dikatakan, bantuan rapid test yang pertama kali telah diprioritaskan kepada para tenaga medis, PMI, serta PDP. Kemudian bantuan rapid test datang lagi dan barulah bisa digunakan untuk melakukan tes terhadap anggota DPRD Provinsi Bali.
Terkait berubahnya status siaga darurat menjadi tanggap darurat terhadap Covid 19 di Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa kenaikan status tersebut tidak bisa terlepas dari adanya pasien positif di bali, adanya korban jiwa serta jumlah PDP yang bertambah yang menyebar di Kab/kota di Provinsi Bali.
Ditegaskan, pada masa tanggap darurat akan dilakukan tindakan yang lebih konkrit untuk penyelamatan para pasien serta pembatasan ruang gerak masyarakat agar tidak ada penambahan pasien poistif. Pada situasi ini, pemerintah meminta ketaatan masyarakat untuk benar benar mengikuti arahan pemerintah dengan penuh kedisiplinan.
Terkait kepulangan sekitar 300 kru kapal pesiar yang datang tadi malam, seluruh anak buah kapal dalam kondisi sehat. Meskipun mereka telah membawa sertifikat kesehatan, sebagai bentuk kewaspadaan yang lebih tinggi lagi satgas telah melakukan rapid tes di Bandara. Hasil rapid test dari semua ABK negatif sehingga mereka dipersilahkan pulang dan dilanjutkan dengan karantina mandiri minimal 14 hari.
Mengenai wacana pemotongan gaji/ tunjangan dari Pejabat serta ASN seperti yang dilakukan daerah lain, untuk Pemprov Bali Dewa Indra menegaskan bahwa sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat. Penanganan Covid 19 di daerah agar menggunakan belanja tak terduga dan jika belum cukup dapat melakukan realokasi dana pemerintah untuk pembangunan dialihkan untuk penanganan Covid 19.
“Belum ada kebijakan memotong gaji ASN di tengah situasi seperti saat ini, ” sebut Dewa Indra.
Editor : Sutiawan