Balinetizen.com, Jembrana
Puluhan sopir logistik lintas Jawa-Bali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (20/7/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan keresahan atas persoalan kemacetan hingga antrean panjang yang kerap terjadi di Pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang.
Kepada wakil rakyat di Jembrana, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap rencana pemindahan penyeberangan angkutan logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng.
Kedatangan para sopir yang tergabung dalam sejumlah organisasi ini diterima pimpinan beserta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana. Pertemuan juga dihadiri pihak terkait diantaranya Polres Jembrana, Dandim Jembrana, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Jembrana, perwakilan PT ASDP Indonesi Ferry, Kantor Keshyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ketapang.
Sugihartoyo, salah seorang sopir yang tergabung dalam GAPIBA (Gerakan Aliansi Pengemudi Bali) menyampaikan bahwa maksud kedatangan perwakilan para sopir logistik Jawa-Bali adalah untuk mencari solusi terkait masalah kemacetan yang kerap terjadi.
Karena, kata dia, kemacetan bukan hanya terjadi pada hari-hari besar seperti Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru saja, namun sudah terjadi hampir setiap hari. “Sampai saat ini, masalah kemacetan terus berulang, belum ada hentinya,” ujarnya.
Selian kemacetan, para sopir juga dihadapkan pada persoalan baru yakni regulasi pemindahan penyeberangan angkutan logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng. “Kami sebagai pengemudi sangat berkeberatan dengan rencana pemindahan pelabuhan logistik ke Celukan Bawang. Kami harus memutar jalur dari Celukan Bawang kembali ke Cekik atau Gilimanuk yang jaraknya sangat jauh. Biaya operasional yang ditanggung sopir akan membengkak yang akhirnya bisa mempengaruhi harga barang,” ungkapnya.
Terkait permasalahan tersebut, ia juga memberikan solusi yaitu dengan penambahan dermaga di Pelabuhan Gilimanuk.
“Penyebab utama kemacetan ketidakseimbangan kapasitas dermaga. Di Pelabuhan Ketapang ada 9 dermaga, sedangkan di Pelabuhan Gilimanuk hanya 7 dermaga. Dengan keterbatasan dermaga, pelayanan dari pihak ASDP maupun penyedia jasa kapal menjadi kurang maksimal. Jadi, solusi kami adalah menambah jumlah dermaga di Gilimanuk,” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi mengatakan, bahwa dewan telah memberikan masukan alternatif terkait aspirasi yang disampaikan para sopir. Diantaranya melakukan kajian kemungkinan kerja sama pemanfaatan lahan yang dikelola Pemkab Jembrana, seperti area kargo dan parkir maneuver untuk dikerjasamakan dengan ASDP atau pihak terkait guna mendukung pembangunan dermaga baru.
“Kami kaji dulu. Jika penambahan dermaga ini dapat terealisasi, kami yakin masalah kemacetan dan kekhawatiran para sopir dapat terurai ke depannya.” ungkapnya.
Terhadap rencana pemindahan pelabuhan logistik menurutnya merupakan wewenang dan regulasi dari Pemerintah Pusat, “Tentunya sudah melalui kajian. Namun, kami berharap dapat dikaji ulang. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor jasa pelabuhan. Jika pelabuhan logistik dipindahkan, tentu akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat di Gilimanuk,” sebutnya.
Terkait permasalahan tersebut, kata dia, para sopir sebenarnya telah melayangkan surat ke DPR RI hingga kementerian terkait. “Kami akan mengawal aspirasi mereka melalui komisi yang membidangi. Komisi II akan menggelar rapat kerja teknis untuk mengkaji seluruh laporan yang masuk. Kami siap mendampingi dan menindaklanjuti masalah ini, baik ke kementerian terkait maupun DPR RI,” tandasnya. (Komang Tole)