Balinetizen.com, BadungÂ
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyatakan bahwa semua fraksi di DPRD Badung (PDI-Perjuangan, Badung Gede, dan Golkar) telah menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung mengenai perubahan APBD (Anggaran Perubahan Belanja Daerah) tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Namun, Putu Parwata menambahkan bahwa beberapa catatan telah diberikan oleh fraksi-fraksi, seperti Fraksi Badung Gede yang menginginkan agar masalah infrastruktur mendapatkan prioritas.
“Semua fraksi di DPRD ini memberikan apresiasi terhadap peningkatan pendapatan menjadi 7,4 triliun dan total APBD sebesar 8,4 triliun. Terdapat kenaikan sebesar 2,4 triliun dalam APBD. Selain apresiasi dari PDIP dan Golkar, Fraksi Badung Gede juga memberikan catatan terkait infrastruktur. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur harus menjadi prioritas,” kata Putu Parwata.
Karena Badung merupakan kawasan pariwisata, selain infrastruktur, pendidikan dan kesehatan juga harus mendapatkan prioritas. Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah kabupaten Badung.
“Dengan memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengeksekusi rencana sesuai peraturan ini, hal ini menunjukkan keselarasan di DPRD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Tujuan akhir dari APBD ini adalah melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Putu Parwata.
Dalam anggaran yang disiapkan untuk infrastruktur, termasuk sarana prasarana transportasi jalan utama dan trotoarisasi pada obyek vital di Badung. Putu Parwata menyebutkan bahwa anggaran sekitar Rp700 miliar akan dialokasikan untuk mengeksekusi program-program ini.
“Prioritas akan diberikan pada transportasi jalan utama dan trotoarisasi. Targetnya adalah mengeksekusi sejumlah proyek infrastruktur senilai sekitar Rp700 miliar ini untuk mendukung pemulihan ekonomi Badung,” tambahnya.
Pewarta : Tri Prasetiyo