Balinetizen.com, Jakarta –
Presiden Prabowo secara normatif konstitusional punya potensi untuk dimakzulkan.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, ekonom, pengamat: ekonomi politik dan kecenderungan masa depan, Selasa 24 Maret 2026.
Menurut Jro Gde Sudibya, potensi pemakzulan karena pemindahan anggaran pendidikan ke program MBG sekitar 30 persen anggaran pendidikan setara dengan Rp.220 T, jelas melanggar aturan konstitusi yang menyatakan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.
Dikatakan, potensi pemakzulan lainnya adalah kebijakan luar negeri yang personifikasi, mengabaikan masukan internal pemerintahan.
“Tanpa persetujuan DPR, untuk partisipasi dalam BOP (Board of Peace), Perjanjian Dagang Timbal Balik Indonesia – AS 19 Februari 2026 di Washington,” katanya.
Menurutnya, perjanjian Dagang tanggal 19 Februari 2026 di Washington sangat merugikan Indonesia, liberalisasi perdagangan sangat menguntungkan AS dan merugikan ekonomi Indonesia secara struktural dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Penerapan perjanjian ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.
Oleh karena itu, secara normatif konstitusional, Presiden punya potensi dimakzulkan, tetapi dalam realitas politik parlemen nyaris mustahil, karena sekitar 85 %anggota DPR mendukung Presiden.
“Suara PDI Perjuangan sebagai kekuatan pengimbang di DPR, partai pemenang Pemilu 2024, secara kuantitatif jumlah suara di DPR kurang dari 15% tidak akan mampu melakukan manuver politik ini,” katanya.
Dikatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang punya hak prerogratif di partai, kelihatannya enggan melakukan manuver politik ini, dengan sejumlah alasan:
a.Adies panggilan Mbak Mega di masa remaja, melihat dan merasakan bagaimana pahitnya sebuah kekuasaan yang “dipaksakan” untuk diturunkan, trauma tidak saja bagi keluarga Presiden (yang diturunkan), kekuatan politik penunjangnya dan sebagian anak bangsa pendukung Presiden.
b.Megawati Soekarnoputri, seorang politisi yang “makan asam garam” dalam percaturan politik, kualifikasi sebagai negarawan – the statementship-, memegang teguh konstitusi, sudah tentu punya komitment tinggi untuk merawat demokrasi, sebut saja tanpa “gangguan” di tengah jalan.
“PR besar bagi Presiden Prabowo untuk mengoreksi idealisme politiknya sejalan dengan amanat konstitusi, lebih berempati pada kepentingan rakyat, melakukan koreksi total dalam kabinet “super gemuk”, melahirkan kepemimpinan otentik Prabowo tanpa cawe-cawe peninggalan kekuasaan masa lalu, yang membebani pundak sang Presiden,” kata Jro Gde Sudibya, anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, ekonom, pengamat: ekonomi politik dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan