Demokrasi di Era Digital, Surplus Pencitraan Minus Kinerja bagi “Wong Cilik”

0
317

 

Balinetizen.com, Denpasar

Demokrasi di era digital sarat pencitraan, dan bahkan pencitraan “hiper reality”, realitas palsu yang “jauh panggang dari api” dari kinerja riilnya di sidang parlemen, yang melahirkan keputusan politik yang bermanfaat buat publik. Terjadi sebut saja” lingkaran setan” pencitraan, bahkan sikap narsis yang kelebihan takaran, yang bisa ditafsirkan sebagai “split personality” dan bahkan dengan indikasi awal “mental disorder”.

Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, Anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi politik, Sabtu 22 Nopember 2025.

Dikatakan, Politisi yang agaknya (maaf) “telmi”, karena indikasi realitas sosial pengetahuan, kecerdasan baca akal sehat pada umumnya netizen telah berubah banyak dan terus bertumbuh.

Menurut Jro Gde Sudibya, dalam konteks ini sebagaimana diberitakan di medsos, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang punya “asam garam” di dunia politik, pernah meniti karier politik sebagai: anggota DPRD Bali, Wakil Gubernur Bali, DPD dan kemudian DPR pada komisi Energi diberitakan bertemu dengan perwakilan Pertamina Bali menyangkut kelangkaan BBM di Bali di Masa krusial hari Raya Galungan.

Dikatakan, bertemu dengan pimpinan PLN Bali seturut dengan pernyataan kontroversial dari seorang pejabat PLN Bali Utara menyangkut isu yang rada peka tentang pemasangan Penjor.

Sudah tentu menarik untuk disimak tindak lanjutnya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak (dalam kasus kelangkaan BBM), ketersinggungan rasa keagamaan (dalam kasus pemasangan Penjor), yang dilakukan oleh seorang anggota DPR yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yang sesuai.

Menurutnya, dalam era euphoria demokrasi digital dewasa ini, “rule of the games”dalam permainan politik semestinya ditaati, anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota lebih fokus untuk isu lokal kabupaten/kota, DPRD Provinsi fokus untuk isu Provinsi, DPR dan DPD lebih fokus memperjuangkan Bali di forum sebut saja “rimba raya”politik Jakarta sesuai aturan hukum dalam konstitusi.

Baca Juga :  Sosialisasi Pencegahan Dan Penurunan Stunting Kepada Remaja/Calon Pengantin Di Kabupaten Bangli

“Tumpang tindih politik yang sarat pencitraan, melahirkan hiruk pikuk politik dengan minus kinerja, dalam kehidupan masyarakat menengah bawah yang semakin sulit kehidupannya,” kata Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, Anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi politik.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here