Balinetizen.com, Denpasar
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa, menyoroti optimalisasi Pendapatan Wisata Asing (PWA) sebagai sumber pembiayaan strategis untuk penanganan sampah di Bali.
Sorotan ini menguat seiring meningkatnya realisasi pendapatan dari sektor pariwisata. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali, hingga 31 Maret 2026, pendapatan dari pungutan wisatawan asing (PWA) tercatat mencapai lebih dari Rp71,449 miliar. Angka tersebut naik 11,63 persen dibandingkan periode Januari–Maret 2025.
Menurut Gede Harja Astawa, capaian PWA menunjukkan potensi besar yang bisa dioptimalkan. Namun, ia menekankan pentingnya menekan potensi kebocoran dalam sistem pemungutan agar pendapatan bisa lebih maksimal.
“Angkanya sudah cukup besar. Artinya, kalau kebocoran bisa ditekan, pendapatan ini bisa jauh lebih optimal,” ujarnya, usai sidang Selasa (14/4/2026).
Ia menilai optimalisasi PWA harus diiringi dengan sistem yang lebih transparan dan efektif, sehingga benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan daerah.
Ia meminta agar Gubernur Bali Wayan Koster melobi pusat agar Pihak Imigrasi dilibatkan dalam Pungutan retribusi khusus untuk Turis WNA sebesar Rp150.000 tersebut.
Pihaknya terus mendorong agar hasil optimalisasi PWA dapat diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah di Bali, yang kini menjadi sorotan tidak hanya secara nasional, tetapi juga internasional.
Karena itu, pihaknya mendorong adanya terobosan dalam regulasi untuk mendukung optimalisasi PWA. Khususnya melibatkan lembaga imigrasi itu tadi.
Selain itu, solusi konkret yang diusulkan adalah pengadaan mesin pencacah sampah organik hingga ke tingkat desa, sehingga pengolahan dapat dilakukan langsung dari sumbernya.
“Kalau sampah organik bisa diselesaikan di desa, maka tidak perlu lagi dibawa ke tempat lain. Ini akan sangat mengurangi beban,” jelasnya seraya menyebut anggaran untuk mesin pencacah yang fraksi Gerindra hitung bisa mencapai Rp2,5 miliar.
Angka itu, kata dia bisa menutupi masalah pembuangan sampah organik di hulu/setiap desa. Termasuk kemungkinan melibatkan berbagai pihak dalam sistem pemungutan, meskipun saat ini masih terkendala mekanisme teknis.
“Ini perlu keberanian untuk membuat terobosan, terutama dalam sistem pemungutan agar lebih efektif,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali harus ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan fasilitas pengolahan sampah di berbagai daerah.
“Kita ingin penyelesaian yang tuntas, bukan parsial. Karena ini sudah menjadi isu besar,” tegasnya.
Dalam hal ini, DPRD Bali katanya akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Sementara pelaksanaan program berada di tangan pemerintah daerah.
“Kami mendorong dan mengawasi agar kebijakan ini bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)