Foto : Sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsan di Balai Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Senin (29/07/2019).
Balinetizen.com, Klungkung-
Program TNI Menunggal Membangun Desa ke-105 di Desa Nyanglan, Banjarangkan tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik saja, tetapi juga melaksanakan program non fisik dengan menyasar masyarakat setempat. Hal tersebut terungkap saat Kodim 1610/Klungkung bersama Tim Terpadu Pengendalian Konflik Sosial (PKS) menggelar sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsan di Balai Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Senin (29/07/2019).
Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial dan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan yang dihadiri Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, Ditjen Pothan Kemenhan RI, Drs Panca Mogi Priyatno, Dandim 1610/Klungkung, Letkol Czi Paulus Joni Simbolon, Perwakilan Polres Klungkung, Kejaksaan Klungkung, Pengadilan Negeri Klungkung, OPD terkait, Camat Banjarangkan, Perangkat Desa Nyanglan, Pecalang, Karang Taruna, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.
Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta menyampikan, Program Non Fisik TMMD ke- 105 di Desa Nyanglan sangat penting di berikan kepada masyarakat, karena terkandung didalamnya pembentukan karakter merubah pola pikir menjadi lebih baik. Sosialisasi pencegahan konflik sosial dan Penyuluhan Wawasan kebangsaan dalam upaya mencegah radikalisme dan konflik sosial diberikan saat ini menjadi prioritas sesuai dengan program pemerintah saat ini.
Lebih lanjut Wabup Made Kasta mengatakan, konflik sosial bisa masuk dari segala pintu. Pihaknya pun mengatakan ada beberapa unsur yang sangat berpengaruh terhadap munculnya konflik sosial di masyarakat. Pertama dari unsur adat, kedua ketidak kesepahaman dan ketiga yaitu ekonomi. “Ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya konflik, seperti adat, ekonomi dan ketidak sepahaman,” papar Wabup Made Kasta.
Menurut Wabup Kasta, konflik sosial tidak muncul begitu saja tetapi ada sebab yang mempengaruhi. Untuk itu, pengendalian diri sangat diperlukan sebagai kunci untuk mencegah terjadinya konflik sosial ini. “Agar tidak terjadi konflik kuncinya adalah pengendalian diri,” sebutnya. Selain pengendalian diri, konflik sosial sejatinya dapat dicegah atau diminimalisir dengan melakukan musyawarah mufakat. “Penanganan konflik dapat diminimalisir dengan mengadakan musyawarah. Kalau sudah mengadakan musyawarah konflik itu bisa diminimalisir,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Klungkung, Wayan Sujana mengatakan sosialisasi pencegahan konflik sosial dan wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan konflik sosial. Untuk pencegahan ini diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan tokoh di masyarakat dengan pemerintah sehingga kegiatan yang berpotensi terjadinya konflik sosial bisa diminimalisir. “Sosialisasi ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih mempererat rasa persatuan,” ujarnya.
Sumber : Humas Pemkab Klungkung