Balinetizen.com, Jakarta
Jalan terjal, beratnya tantangan ekonomi tahun 2026 karena sejumlah alasan. Ada perbedaan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 antara pemerintah dan umumnya para pengamat ekonomi yang oleh publik dinilai kredibel.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Senin 19 Januari 2026.
Menurut Jro Gde Sudibya, di satu sisi pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 5,1persen, menurut pengamat 4,8 persen.
Dikatakan, perbedaan persepsi ini membuat para pelaku usaha, di pasar uang dan modal dan yang bergerak di sektor riil, “wait and see” dalam pengambilan keputusan bisnis. Menunda investasi yang menekan pertumbuhan ekonomi.
“Kebingungan pelaku usaha ini dengan menyatakan pemerintah mengklaim ekonomi bertumbuh tahun lalu 5,1 persen, tetapi target penerimaan pajak tidak tercapai. Sehingga sejumlah pengamat mempertanyakan validitas angka pertumbuhan ekonomi pemerintah,” katanya.
Menurutnya, berdasarkan data OJK, dana mengendalikan dalam sistem perbankan tahun 2025 untuk kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan senilai Rp.2,300 T memberikan indikasi para pelaku usaha belum sepenuhnya percaya akan iklim investasi yang dijanjikan Kabinet Merah Putih.
“Ketidak-percayaan terus berlangsung tahun 2026, sehingga akan menekan pertumbuhan ekonomi tahun ini,” katanya.
Dikatakan, terjadi misalokasi dana APBN terutama untuk proyek MBG sebesar Rp.330 T yang menyerap dana sektor-sektor lainnya, yang akan menekan: kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi inklusif.
Menurut Jro Gde Sudibya, misalokasi APBN membuat para pelaku pasar luar negeri mempertanyakan kesehatan dalam pengelolaan APBN.Mereka menjual obligasi pemerintah dalam hitungan puluhan triliun rupiah dalam beberapa bulan terakhir, dan porsi investor luar negeri di surat obligasi pemerintah sudah turun sampai pada pusaran sekitar 25 persen.
Jro Gde Sudibya mengatakan, strategi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan dengan menggunakan “dobel buku”, satu dalam APBN dan satunya lagi dengan pembiayaan Danantara tidak masuk APBN, dipertanyakan publik akuntabilitasdan transpararansinya, sekaligus menekan kepercayaan pelaku usaha.
Menurutnya, pelaku pasar uang dan modal punya kecenderungan tidak percaya pada Danantara, salah satu indukasinya saham BUMN Bank Pemerintah yang dialihkan pengelolaannya ke Danantara, harga sahamnya di Bursa Efek Jakarta sempat mengalami penurunan drastis sekitar 28 persen.
Dikatakan, komoditas ekspor Indonesia sangat tergantung kepada komoditas primer seperti: Minyak Sawit, komoditas tambang, dengan bencana ekologis Sumatera diperkirakan akan menekan ekspor untuk komoditas ini. Tekanan ekspor akan menekan penerimaan negara, sedangkan pembayaran kewajiban pembayaran hutang tahun ini dalam APBN pada putaran Rp.600 T – Rp.800 T. Tekanan terhadap fiscal yang salah satu penyebabnya kurang prudent (hati-hati) dalam pengelolaannya.
Menurut Jro Gde Sudibya, untuk membuat APBN yang lebih sehat, alokasi dana yang lebih terarah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif (penciptaan kesempatan kerja, program pemerataan, pengembangan sektor industri), program penyelamatan ekologi, alokasi APBN tahun 2026 untuk: pertahanan Rp.337,4 T, MBG Rp.335 T, Koperasi Desa Merah Putih Rp.181,8 T, Program 3 juta Rumah Rp.57,7 T, Dana Ketahanan Energi Rp.402,4 T sudah semestinya dikaji ulang dengan partisipasi aktif DPR dan gerakan masyarakat sipil.
“Anggaran populis diperlukan, tetapi perencanaan matang dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan meminimalkan peluang korupsi,” kata Jro Gde Sudibya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan