Balinetizen.com, Denpasar
Untuk Keselamatan Bali dan Masa Depannya, Sebaiknya Pusat Keuangan Internasional Tidak di Bali.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, penasehat For HATI Bali, Forum Pemerhati Pembangunan Bali, Minggu 26 Juli 2026.
Menurut Jro Gde Sudibya, setiap program pembangunan fisik di Bali mesti memperhatikan kapasitas daya dukung Bali, carryng capasity Bali yang terbatas.
” Untuk Pusat Keuangan Internasional sebaiknya tidak di Bali, bisa saja dipilih alternatif Jakarta, Pulau Batam yang dinilai lebih layak,” katanya.
Dikatakan, dengan pertimbangan ruang alam Bali sudah terlalu sesak, dengan multi krisis yang menyertainya, potensi krisis pasokan air, sampah, kemacetan, kriminalitas dan juga krisis sosial. Bisa disimak angka gangguan jiwa Bali dan juga angka “bundir” yang tertinggi secara nasional.
Menurut Jro Gde Sudibya, Pusat Keuangan ini akan membawa dampak ikutan negatif, harga properti semakin mahal, membuat anak-anak muda Bali semakin sulit untuk bisa membeli rumah sederhana sekali pun.
“Biaya hidup akan semakin tinggi, standar hidup masyarakat lokal akan turun dan kemudian masyarakat lokal”terhempaskan”,” katanya.
Dikatakan, belajar dari migrasi yang berlangsung di Dubai, Dubai nyaris “dikuasai” oleh pendatang dari: India (terutama negara bagian Kerala), Pakistan, Bangladesh dan Filipina, untuk “blue collor labour”, untuk pekerjaan kelas bawah.
Bali ingin “diserbu” pendatang seperti Dubai?
Menurutnya, dampak ikutan lainnya, UMKM Bali bisa “dihabisi” oleh kekuatan ekonomi yang “membonceng” kekuatan raksasa penghuni “Family Office”.
Dikatakan, pengelolaan Pusat Keuangan ini dilakukan Danantara, dengan UU No.4/2026 P2SK pada pasal 50 A ayat 5 dan 6 dapat menampung dana yang berasal dari tindak pencucian uang yang bisa saja berasal dari “under ground economy” seperti korupsi, perdagangan narkoba dan bisnis gelap lainnya.
“Apakah model bisnis ini tidak “ngeletehin” mengotori gumi Bali yang yang suci menurut keyakinan masyarakat Hindu Bali?,” tanya Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, Invasi budaya pertunjukan di Dubai begitu nyata, sekitar 90 persen saluran TV yang disiarkan oleh hotel di Dubai berdasarkan pengalaman tahun 2001 dikuasai oleh produser Bollywood, dominasi pertunjukan yang mengekspresikan budaya India.
Apakah Bali ingin mengalami invasi budaya model Dubai? Menurut Jro Gde Sudibya, sudah tentu saja tidak, kebudayaan yang diekspresikan dalam budaya pertunjukan, merupakan rokh dan jati diri masyarakat Bali.
“Sudah tentu Bali tidak menginginkan dengan apa yang disebut para filosof dengan “on call disaster”, “mengundang” dipaksa “mengundang” investasi, yang membuat peradaban Bali secara bertahap tergerus dan kemudian punah,” katanya.
Dikatakan, tampaknya Dubai sebagai pusat keuangan bisnis mengalami tekanan akibat perang AS,Israel VS Iran, Bandaranya dihantam rudal Iran, sistem pertahanan udaranya dapat ditembus.
” Sekarang Dubai memerlukan “home based” Baru, sebut saja dari Asia Barat menuju Asia Tenggara baca Indonesia dan juga Bali. Krisis politik yang berlangsung di Asia Barat, AS dan Eropa menyebutnya Timur Tengah, dampaknya mau digeser ke Bali, dalam bahasa Bali, Bali menerima “getah” dari krisis perang di Timur Tengah,” katanya.
Dikatakan, dalam narasi bahasa Bali, Bali dijadikan objek “nampedang”, pusat “pembuangan” krisis politik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Apakah masyarakat Bali mau?
Jurnalis Nyoman Sutiawan