Balinetizen.com, Jakarta
Momentum Bersejarah. Pasca 90 tahun Indonesia Merdeka, secara riil, ekonomi digerakkan oleh sistem ekonomi liberal kapitalistik, negara membiarkan dan para elitenya memperoleh untung besar dari sistem ini, belasan para taipan oligarki plus penguasa dan lingkaran “vested interest” di sekitarnya.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis 17 Juli 2025 menanggapi rencana pemerintah atas berdirinya koperasi merah putih.
Menurutnya, keadaan fiskal Indonesian sangat memperihatinkan. Di mana hutang negara bertumbuh tinggi, data terakhir Rp.10,281 T, belum termasuk hutang BUMN dan juga hutang dana pensiun bagi ASN kalau jatuh tempo.
“SDA terkuras habis, dan ironinya penduduk lokal masyarakat adat dengan jumlah jutaan orang nyaris hidup terlunta-lunta, dan terasing di tanah leluhurnya sendiri,” katanya .
Menurutnya, terjadi “state capture coruption”, korupsi kekuasaan yang “menjarah” kekayaan negara jumlah yang tidak terbatas, yang membuat ketimpangan pendapatan antar warga begitu dalam, ketidak-adilan ekonomi yang menghina kemanusiaan.Padahal dalam konstitusi, pasal 33 jelas mengatur, Koperasi seharusnya menjadi Soko Guru Ekonomi, yang dilindungi dan dibela oleh negara.
“Faktanya dalam 90 tahun terakhir, tamsilnya Koperasi menjadi “anak tiri” di rumahnya sendiri. Ada upaya Presiden Prabowo untuk membalikkan keadaan, langkah politik yang patut diapresiasi dan didukung,” katanya.
Tantangan yang Menghadang? Menurut Jro Gde Sudibya akikat kapitalisme dan liberalisme telah melahirkan individualitas akut di masyarakat, orang mementingkan dirinya sendiri dan kelompok kepentingannya.
“Bahkan pelaku ekonomi menunjukkan ciri sebagai “economic animals” -binatang ekonomi, motif mencari untung sebesar-besarnya, mengabaikan kepantasan, etika moral dan juga hukum. Mengembangkan solidaritas sosial sebagai basis dasar pengembangan koperasi, dihadapkan kepada tantangan kultural yang tidak ringan,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, pendekatan Top – Down, dari Jakarta ke 80 ribu Desa, melahirkan pendekatan sentralistik yang rumit, mudah terjebak ke pengingkaran terhadap demokrasi ekonomi yang bertumbuh dari bawah, yang merupakan persyaratan dasar dari pengembangan koperasi yang sehat.
Menurutnya, pendanaan yang “cekak”, sementara menggunakan dana Desa, pinjaman bank pemerintah, yang punya risiko tinggi untuk gagal, karena: keterbatasan kualitas SDM, tidak adanya pengalaman dalam pengelolaan bisnis perdesaan, belum jelasnya “Support System” dari pemerintah.
Tantangan berikutnya, kata Jro Gde Sudibya punya potensi menjadi alat politik dengan nuansa elektabilitas, yang membawa risiko tinggi Koperasi akan gagal dan “mati muda”.
Menurutnya, korupsi telah nyaris menjadi “budaya”, wabah sosial yang mudah memasuki setiap program pemerintah. Kalau penyakit sosial ini memasuki program ideal ini, dari pusat sampai ke daerah dan perdesaan, sekadar menjadi “bancakan” orang-orang tidak bertanggung-jawab, ide mulya ekonomi kesejahteraan ini akan “layu sebelum berkembang”.
“Inilah PR. besar bagi Presiden Prabowo untuk membumikan cita-cita sosilistik yang menjadi dambaan masyarakat,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan