Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Pendirian Koperasi Desa Merah Putih sangat berpotensi Gerogoti Dana Desa. Dan, dampaknya bisa serius bagi perkembangan ekonomi perdesaan. Kebijakan yang mengandung “trade off” antara pembangunan Desa dan pengembangan Kopdes harus dihindari.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Sabtu 23 Agustus 2025 menanggapi pendirian Koperasi Merah Putih.
Dikatakan, sebagai instrument untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan, pantas didukung,sebagai instrument ekonomi politik untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi.
Namun, kata Jro Gde Sudibya, pendirian Kopdes semestinya lebih menggunakan pendekatan murni bisnis, dengan melihat peluang ekonomi perdesaan seturut dengan kemampuan organisasi Kopdes yang bersangkutan. Dalam konteks Bali, dukungan kerja sama dengan LPD dan Bumdes menjadi penting.
Dikatakan, pengoperasian Kopdes ini perlu dikelola dengan hati hati Kegiatan potong kompas, :short cut”, dengan melakukan pinjaman ke Bank Himbara sebesar Rp.3 M, dengan jaminan dana Desa, cukup berisiko.
“Ini risiko keuangan bagi Kopdes jika belum punya kemampuan dalam melihat peluang bisnis dan kemampuan pengelolaan usaha. Risiko kerugian ada di depan mata,” katanya.
Menurutnya, bagi kantor Kelurahan atau Desa, dana Desa yang dijaminkan, ada risiko besar tidak bisa dicairkan karena menjadi jaminan kredit.
Dikatakan, risikonya bahwa dana Desa yang semestinya untuk program-program pembangunan infrastruktur Desa, dan kegiatan pembangunan yang merupakan inisiatif Desa, bisa terhambat dan bahkan tersumbat.
” Dan, sampaknya bisa serius bagi perkembangan ekonomi perdesaan. Kebijakan yang mengandung “trade off” antara pembangunan Desa dan pengembangan Kopdes harus dihindari,” katanya.
Menurutnya, risikonya bisa fatal, pembangunan Desa tersumbat, Kopdes tamsilnya “hidup segan mati tak mau. Seperti pribahasa Bali, “sesenggak” Baline, dot nyemak balang dadua, keduane mekeplis”. Ingin mendapatkan dua target sekaligus, akhirnya ke dua-duanya tidak diperoleh.
“Dalam kerangka makro Kebijakan ekonomi, risiko “trade of” potensi konflik ini mesti diantisipasi dengan cermat,” kata hro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan