Balinetizen.com, Jakarta
Pemerintah menjelaskan keputusannya memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) hingga Rp 227 triliun dalam RAPBN 2026. Alasannya, ada persoalan serius di level daerah, disinyalir penyerapan anggaran yang buruk dan kasus penyelewengan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan menyoroti kinerja keuangan daerah yang belum optimal. Dalam pertemuannya dengan kepala daerah se-Jawa Timur, ia menegaskan bahwa pemangkasan ini adalah bentuk teguran.
la menekankan, reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah kunci utama. Pemerintah pusat mendorong agar daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada hasil pembangunan yang konkret.
Jro Gde Sudibya, ekonom, dan pengamat ekonomi, mengatakan, pengamat semua tahu moral hazard yang terjadi dalam pengelolaan APBN dan APBD.
Sebut saja fakta yang disampaikan dalam laporan PPATK tahun 2023, dana PSN Rp.500 T tahun 2023 diduga dikorupsi 36,67 persen oleh elite politisi dan birokrasi dengan arus dana yang jelas, pemberi dan penerima. Langkah hukum tidak ada.
Dikatakan, pemotongan dana transfer daerah tahun 2026 24,7 persen, senilai Rp.210 T sangat signifikan terhadap banyak daerah yang APBD nya tergantung dana pusat.
Menurut Jro Gde Sudibya, ada kekhawatiran pemotongan dana ini, bentuk uji coba lanjutan dari resentralisasi kebijakan fiscal, mendahului resentralisasi perizinan dalam UU Cipta Kerja 2022.
Dikatakan, Resentralisasi bentuk penyimpangan terhadap agenda reformasi tentang Otonomi Daerah. Resentralisasi fiscal bisa membuka “luka lama” ketegangan hubungan Pusat – Daerah tahun 1950’an yang berujung ke pemberontakan PRRI/Permesta.
” Kesannya, pernyataan Menkeu seperti “kepupungan” gagap dan gugup dalam menyimak inti persoalan di sektor riil dan moneter. Kesannya, kurang berkoordinasi dengan tim kerjanya,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, pasar merespons negatif terhadap banyak pernyataan Menkeu, akibatnya nilai rupiah turun, modal jangka pendek meninggalkan Indonesia -capital out flow-berlangsung dan IHSG mengalami tekanan dan penurunan. Respons kabinet nyaris “cuek bebek”, dengan koordinasi yang buruk, gambaran dari Kabinet yang tidak kompeten.
Jurnalis Nyoman Sutiawan