alinetizen.com,Jakarta-
Perang di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Perang berlangsung beberapa hari saja antara di Timur Tengah membuat Ekonomi Global Memburuk. Juga akan terjadi Krisis Ekonomi di Dalam Negeri. Jika ini berlanjut, apakah di dalam negeri berpotensi Revolusi Sosial?
Hal itu diungkapkan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan, Jumat 6 Maret 2026.
Dikatakan, Apa artinya jika nilai tukar rupiah terhadap Dollar melemah sampai diatas 17.000/dollar?
Barang-Barang Import semakin mahal, termasuk Import migas yang akan naik karena Selat Hormuz ditutup.
Tingginya barang Import mendorong inflasi dalam negeri/ imported inflation.
Jika inflasi meningkat, harga – harga kebutuhan pokok juga semakin mahal, termasuk harga pangan dan energi.
Daya beli masyarakat semakin turun dan berdampak pada penjualan produksi dalam negeri.
Jika terjadi penurunan daya beli dan penurunan penjualan serta inflasi berlangsung dalam beberapa bulan, akan terjadi resesi ekonomi dan stagflasi, stagnasi dan inflasi.
Akan terjadi PHK massal, kelaparan di beberapa daerah, sampai meningkatnya angka kriminalitas.
Menurut Jro Gede Sudibya, pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan lagi mengeluarkan subsidi, karena tekanan fiscal semakin kuat. Pembayaran cicilan hutang dan bunganya tahun 2026-2927 akan meningkat.
Di titik inilah, ancaman represi militer dan kepolisian akan meningkat untuk meredam kemarahan dan demonstrasi besar-besaran masyarakat di berbagai kota di Indonesia.
Menurutnya, setuju dengan analisis standar ekonomi dalam negeri akibat Perang di Timur Tengah yang sedang berkecamuk.
Dikatakan, ketimpangan pendapatan yang semakin lebar, ketidak-adilan yang tak terperikan, ratusan juta orang miskin dalam versi Laporan Bank Dunia (2024), ambang batas kesabaran sosial yang terlewati bisa memicu Revolusi Sosial “people power”, seperti terjadi di Nepal, Madagaskar atau Bangladesh. Rasanya kok belum.
“Kekuasaan terlalu kuat, dengan penguasaan sumber daya tak terbatas. Kelompok mapan baik di kekuasaan dan di luarnya tidak akan pernah rela melepaskan privilage ini,” katanya.
Saat ini, lanjut Jro Gde Sudibya, Belum lahir tokoh alternatif untuk menggerakkan “people power” untuk menandingi kemapanan kekuasaan. Tampaknya ada saja tokoh yang “pingin”, tetapi massa rakyat ragu, jika mereka berkuasa kembali melakukan korupsi kekuasaan karena korupsi telah menjadi “budaya”. Pengkhianatan terhadap reformasi bisa kembali terulang.
Dikatakan, dalam pragmatisme kehidupan yang dalam, kekuatan logistik menjadi sangat penting. Barangkali tidak ada 1 dari 100 orang terkaya Indonesia yang menguasai dana dalam sistem perbankan siap menjadi sumber pendanaan.99 persen tabungan dalam sistem perbankan, pemiliknya golongan menengah ke bawah dengan rata-rata saldo tabungan Rp.1,7 juta.
“Pendanaan “people power” secara swadaya menjadi sulit, di tengah massa rakyat yang hanya fokus untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,” kata Jro Gde Sudibya.
Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Trump, perang ini bisa berlangsung 4 – 5 minggu, dengan daya rusak luar biasa dan memporak-porandakan ekonomi global. Yang paling menderita, kelompok miskin dan rentan menjadi miskin. Di Indonesia, jumlah ini bak “lautan samudra”.
“Tetapi revolusi sosial “peole power” bukanlah matematika sederhana dari akal sehat mereka yang mapan, revolusi punya logikanya sendiri, “hukum” waktu dan perjalanan sejarah itu sendiri,” katanya.
Jurnalis : Nyoman Sutiawan