Balinetizen.com, Jakarta –
Diberitakan Moody’s Rating lembaga pemeringkat internasional menurunkan proyeksi peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, Kompas (6/2).
Penurunan peringkat ini menurut Moody’s, akibat dari ketidak-pastian dalam kebijakan pemerintah yang mengganggu efektivitas pemerintahan dan lemahnya tata kola.
Menurut pandangan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, penurunan peringkat ini di samping koordinasi dan komunikasi kebijakan yang lemah, yang dipersepsikan investor sebagai adanya peningkatan risiko kredibilitas. Kredibilitas kebijakan yang dinilai berkurang, menyumbat investasi baru dan atau persepsi investor risiko investasi yang meningkat.
“Peringatan dari lembaga pemeringkat internasional ini mesti direspons pemerintah, apalagi target pertumbuhan ekonomi pemerintah sekitar 8 persen untuk dua tahun yang akan datang,” katanya.
Menurut Jro Gede Sudibya, tantangan yang mesti direspons pemerintah terutama dalam kebijakan fiscal yakni koordinasi dan komunikasi dalam kabinet Merah Putih secara serius harus dibenahi, kesan publik gaya kepemimpinan Presiden “one man show”, tanpa tindak lanjut cerdas dan memadai dari anggota kabinet. Timbul kritik publik, Presiden sebatas “omon-omon”.
Tantangan lainnya, lanjut Jro Gede Sudibya, saat ini Dunia internasional mempertanyakan efektivitas dan efisiensi alokasi dana APBN, terutama untuk proyek: MBG, pertahanan keamanan, ambisi besar ketahanan pangan, yang punya risiko menekan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan industri dan terus membubungnya beban hutang.
Menurut Jro Gede Sudibya, tantangan berikutnya adalah menurunkan kepercayaan para pelaku pasar uang dan modal, investor di sektor riil, yang menekan nilai rupiah yang semakin fragile dan berkepanjangan.
Tantangan berikutnya, lanjut Sudibya posture kerja kabinet semakin ditonjolkan, dengan program kerja jelas dan terukur tidak sekadar pencitraan. Anggota kabinet yang tidak cakap, dan begitu gagap dalam mengelola isu publik segera saja direshufle, berbarengan dengan anggota kabinet yang “menggunting dalam lipatan”.
“Personifikasi kebijakan oleh Presiden dalam kebijakan luar negeri dan isu-isu lainnya semestinya diminimalkan, risiko kesalahan kebijakan tinggi, dan akan membuat anggota kabinet “ewuh pakewuh” dan kemudian tidak efektif dalam menjalankan tugasnya,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik.
Jurnalis Nyoman Sutiawan