Balinetizen.com, Denpasar
Paradigma baru kebijakan fical daerah, mulai tahun 2026 dana transfer daerah berkurang sekitar 24 persen dari tahun sebelumnya, ada ketentuan lebih ketat dari Menteri Keuangan untuk membatasi dan bahkan menghilangkan dana mengendap dari pemerintahan daerah di Bank, termasuk Bank BPD Bali.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi, Jumat 23 Januari 2026.
Menurutnya, tantangan bagi Bank BPD Bali dalam merespons paradigma baru ini, yang akan berdampak terhadap likuiditas yang ada di Bank yang bersangkutan.
“Menjaga lebih hati-hati dalam pengelolaan dana tunainya, liquidity management, untuk menghindarkan terjadinya krisis likuiditas yang bisa menggerus kepercayaan nasabah dalam waktu singkat,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya perlu memeriksa kembali portepel asetnya, Aset Fortfolio, yang bisa dicairkan secara cepat, jika terjadi indikasi kekurangan likuiditas. Diperlukan keberanian manajemen dalam menyiapkan strategi jika terjadi potensi krisis likuiditas.
Dikatakan, berbasis argumentasi kuat: kemampuan teknokrasi perbankan, analisis risiko kredit dan risiko usaha yang memberikan tekanan terhadap Bank, manajemen punya nyali keberanian untuk meminimalkan “cawe-cawe” kebablasan dari para pemegang saham, dan potensi risiko Bank menjadi “sapi perah” -cash cow- dari berbagai pihak yang tidak bertanggung-jawab.
Menurut Jro Gde Sudibya, dalam paradigma baru dengan keterbatasan dana murah yang berasal dari kebijakan fiscal daerah, sistem meritokrasi semakin ditumbuh-kembangkan, sebagai pengganti dari dari sistem “medio core” sistem yang serba tanggung, yang mungkin saja berasal dari “tradisi” nepotisme.
“Oleh karenanya, tantangan bagi manajemen Bank BPD Bali dalam melakukan “turn around management”, manajemen putar arah sesuai dengan tuntutan ekonomi makro yang berubah. Era digital ekonomi, “Internet is every things” yang menuntut perubahan radikal dalam filosofi dan gaya kepemimpinan,” kata Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan