Balinetizen.com, Jakarta
Risiko ekonomi, akibat perang tarif yang akan berlangsung dalam hitungan hari, publik menunggu “emergency program” dari Presiden Prabowo dalam mengelola risiko ekonomi yang diperkirakan akan segera hadir.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Rabu 9 April 2025, menanggapi kebijakan Trump atas kenaikan tarif 35 persen.
Menurutnya, Folatilitas ekonomi akibat kenaikan tarif oleh Presiden Trump ke seluruh negara di dunia, sudah tampak. Indonesia yang dikenakan tambahan tarif sebesar 32 persen untuk produk yang masuk AS, sudah tampak.
Dikatakan, dampak dari kebijakan presiden AS Donald Trump, nilai Tukar rupiah terhadap AS terus turun, melewati ambang batas psikologis Rp.16,500 per 1 dolar AS.
“Sekarang setelah libur lebaran, terus turun, sampai sedikit di atas Rp.17,000,–. Memberikan beban berat bagi dunia industri, yang komponen impornya tinggi, seperti: industri permesinan dan juga industri pharmasi. Semakin beratnya pembayaran hutang luar negeri, sebelum fluktuasi rupiah, diperkirakan berjumlah Rp.800 T, tahun 2025 ini,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, risiko ekonomi, akibat perang tarif yang akan berlangsung dalam hitungan hari, publik menunggu “emergency program” dari Presiden Prabowo dalam mengelola risiko ekonomi yang diperkirakan akan segera hadir.
Dikatakan, “Task Force” dalam mengelola dan menanggulangi risiko ekonomi akibat perang tarif ditunggu publik.
Dikatakan, komposisi personalia, ketua tim, tim delegasi yang akan melakukan negosiasi dengan pemerintahan Trump.
Menurutnya, penunjukan duta besar Indonesia di AS yang sekarang kosong, yang punya peran strategis dari hari ke hari, melakukan lobi, negosiasi dengan pemerintahan Trump.
“Sangat diharapkan, mereka yang kompeten melakukan negosiasi, dengan penguasaan yang memadai tentang isu ekonomi dan politik global. Seleksi berbasis meritokrasi, bukan sekadar balas budi politik, yang punya risiko kinerjanya bisa memalukan,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurut Sudibya, kemampuan komunikasi: “Task Force”, Kantor Komunikasi Presiden, Kementerian Luar Negeri dan ring satu Istana, terus menerus ditingkatkan, untuk menghindarkan terjadinya blunder komunikasi, yang mengganggu kinerja “Task Force”, dan juga kinerja pemerintah dalam mengelola risiko krisis akibat perang tarif.
Jurnalis : Nyoman Sutiawan