Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Strategi pembangunan, sebut saja dalam 10 tahun terakhir ini, pemerintah telah gagal dalam memperbaiki distribusi pendapatan serta ketidak-adilan sosial semakin menganga.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Kamis, 28 Agustus 2025.
Dikatakan, angka garis kemiskinan (poverty line) BPS, pengeluaran per orang per hari Rp.18,600,–, jumlah orang miskin versi pemerintah sekitar 12 persen.
Menggunakan tolok ukur Bank Dunia (2024), garis kemiskinan pengeluaran per orang per hari Rp.49,240,–, jumlah orang miskin di negeri ini 68,2 persen. Berarti 2 dari 3 penduduk Indonesia miskin.
Menurut Jro Gde Sudibya miskin bukan soal angka statistik, uang dan makan saja, miskin adalah tidak punya sumber daya, dan ketidakberpihakannya yang berkuasa/berdaya pada mereka, yang fatal adalah lenyapnya harapan hidup mereka akibat kelompok kaya menindas mereka.
” Setuju. Kemiskinan berbasis angka statistik, pangkal penyebabnya adalah kemiskinan struktural, akibat dari ketidak-adilan struktural yang meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, kejamnya, kemiskinan struktural ini, hanya “dikompensasi” dengan gula-gula” BLT, dan “dasa muka” bansos.
Menurutnya, ada kekeliruan mendasar dalam strategi pembangunan negeri ini sebut saja dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata pendapatan penduduk per kapita naik US Dolar 3,580,– masuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas, dengan “range” pendapatan: UD Dolar 3,500 – 14,000,–.
Dikatakan, pada saat Indonesia “naik kelas”, temuan Bank Dunia (2024) penduduk miskin negeri ini 68,3 persen, berarti 2 dari 3 penduduk tergolong miskin. Strategi pembangunan sebut saja dalam 10 tahun terakhir telah gagal memperbaiki distribusi pendapatan serta ketidak-adilan sosial semakin menganga.
Dikatakan, Kabinet Merah Putih dengan 109 menteri dan wamennya, tidak memilih strategi pembangunan, dengan menempatkan pembasmian kemiskinan sebagai sasaran utama.
“Kebijakan kabinet tidak fokus, risiko ekonomi di depan mata ancaman PHK terutama di industri tekstil yang membuat kemiskinan bertambah ditangani sambil lalu,” katanya.
Menurutnya, sektor pertanian dengan krisis iklim yang menjadi nyata, berisiko membuat kemiskinan menaik di sektor pertanian juga tidak ditangani dengan baik.
“Kabinet super tambun nyaris tanpa “sense of crisis”, lengkap dengan “berjoget ria”, seakan- akan semuanya beres. Padahal massa rakyat ekonominya semakin terpuruk nyaris sebagai pelengkap penderita di tengah hiruk pikuk “pesta” korupsi. Ironi dan kemudian bisa menjadi tragedi,” kata
Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan